skip to Main Content
Anggota Komisi IX DPR RI Kritisi Komunikasi Pemerintah Soal Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Kritisi Komunikasi Pemerintah soal Pengadaan Vaksin Covid-19

Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anggia Ermarini mengkritisi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19. 


Kritik tersebut diberikan lantaran kesimpangsiuran kabar terkait vaksin Covid-19 yang harus segera diselesaikan agar DPR RI, terutama Komisi IX, memiliki jawaban ketika masyarakat mengeluhkan hal-hal yang terjadi di lapangan mengenai pandemi. 


“Karena sampai sekarang penanganan terkait vaksin itu belom ada kejelasan. Komunikasi dan informasi harus jelas. Kita juga harus mengevaluasi kinerja dan pencapaian apa saja yang sudah didapat agar masyarakat paham terkait kondisi ini,” ungkap Anggi, dikutip dari laman facebook pribadinya, Selasa (17/11).


Dalam potongan video yang diunggah di akun facebook pribadinya, Anggi mengatakan bahwa vaksin Covid-19 yang selama ini berkembang informasi di lapangan terdapat beragam. Beberapa hari ini, lanjutnya, beredar informasi kalau vaksin berasal dari Jerman dan Amerika. Sedangkan vaksin yang lain tidak begitu banyak dibicarakan.


Anggi menilai, dalam hal pengadaan vaksin Covid-19 ini terdapat persaingan farmasi yang sangat luar biasa. Ia kemudian menuntut soal pertanggungjawaban tentang khasiat dan dampak vaksin yang akan terjadi di masyarakat.


“Tadi disebutkan bahwa uji klinis (vaksin) masuk fase ketiga dan belum keluar hasilnya. Tapi beberapa hari ini luar biasa kabar beredar bahwa kita akan mendapatkan vaksin pada November, tapi sampai hari ini belum ada,” ujar Anggi dalam tayangan video itu.


Secara terus terang, ia meminta pemerintah untuk benar-benar menyampaikan informasi atau komunikasi yang bertanggung jawab terkait vaksin yang akan diluncurkan tersebut. Karena mungkin, informasi atau komunikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak sama.


“Sebenarnya benar atau apa enggak vaksin ini?” tanya Anggi, kritis.


Secara khusus, ia pun bertanya kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto soal penanganan Covid-19 yang dilakukan Kemenkes RI selama ini. Anggi menanyakan, sejauh mana evaluasi yang dilakukan Kemenkes dalam penanganan Covid-19.


“Karena kan penanganan Covid-19 ini yang terlibat banyak sekali. Nah sudut pandang untuk menyampaikan keberhasilan ke masyarakat itu seperti apa,” kata Anggi. 


Selanjutnya, ia meminta agar Kemenkes RI, BPOM, dan Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional untuk bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

 

“Terutama soal siapa yang harus melakukan penanganan virus atau dalam hal ini adalah vaksin,” pungkas Anggi.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search