skip to Main Content
Hadiri Milad Ke-62 Uninus, Wakil Ketua KPK RI: Jihad Di Jalan Allah Saat Ini Adalah Perangi Korupsi

Hadiri Milad Ke-62 Uninus, Wakil Ketua KPK RI: Jihad di Jalan Allah Saat Ini adalah Perangi Korupsi

Bandung, Uninus.ac.id
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Dr KH Nurul Ghufron, SH, MH menjadi narasumber pada Studium Generale bertema Peran Serta Masyarakat Kampus Guna Membangun Pendidikan Berintegritas dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Auditorium Uninus, Jalan Soekarno-Hatta No 530, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021).

Menurut Nurul Ghufron kehadirannya ke Uninus sebagai turut serta dalam merayakan milad Uninus ke-62. Ia berharap dengan peringatan milad ini, Uninus semakin jaya menerbarkan manfaat untuk Indonesia. Sementara kedua, ia mengajak bersatu di jalan Allah dalam memerangai korupsi.

“Di jalan Allah saat ini apa? Jalan Allah di zaman Pangeran Diponogoro adalah menentang Kompeni, menentang Belanda. Di zaman KH Hasyim Asy’ari melawan Inggris. Saat ini adalah saatnya resolusi melawan korupsi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, KPK saat ini sudah menangkap ratusan koruptor, bahkan seribu orang lebih. Namun, pengganti koruptor itu jumlahnya berjuta-juta orang.

Untuk menjelaskan itu, ia mengatakan bahwa pilkada yang diselenggarakan di seluruh daerah Indonesia itu pada intinya mengharapkan lahirnya kepemimpinan yang demokratis, pemimpin yang memikirkan rakyat, tapi pada kenyataannya yang terpilih justru pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri.

Jadi, ditangkapi seratus, tumbuh seribu, tumbuh sejuta yang akan menggantikan, motifnya sama ingin kemudian duduk dengan perilaku yang korup,” katanya.

Ia menunjukkan bukti di satu daerah di Jawa Barat ada yang hatrick atau 3 kali bupati dan dua penggantinya berturut-turut tertangkap KPK. Di daeralah lain, ketka bupatinya tertangkap korupsi, kemudian istrinya mencalonkan diri, dan anehnya terpilih atau menang, anaknya mencalonkan diri jadi bupati juga menang.

“Ini apa maknanya? Kita semua sakit, kok bisa koruptor, keluarga koruptor, menang. Ini maknanya apa? Proses demokrasi yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Padahal, kata dia mekanisme untuk mencegah korupsi. Dalam sistem Indonesia tidak memperbolehkannya otoritarian sehingga ada presiden, ada DPR, ada BPK, ada MA. Di daerah ada bupati, ada DPRD. Sistem itu bertujuan agar dalam menentukan kebijakan harus melalui perencanaan secara besama.

Kemudian melalui check and balance, penyelenggaraan pemerintahan harus transparan, partisipatif, supaya dalam membuat UU masyarakat bisa memberi masukan.

“Ini pun tidak cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini melaksanakan pendidikan untuk masyarakat. Kalau penindakan agar pelakunya jera, masyarakat yang tahu, menjadi takut, tapi ternyata tidka takut. Dibuat sistem, harapannya dulu korupsinya sendiri, sekarang malah berjamaah. Yang mestinya mengawasi, yang mestinya mengawal; DPR itu mengawal, BPK mengawasi; tapi kemudian pengawasya diajak, lalu masuk ke masalah hukum, polisi dan jaksanya diajak. Jadi kejahatan berjamaah,” jelasnya.

Oleh karena, sambungnya, KPK mengajak seluruh kalangan para dai, para kiai, pastur, pedande, perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi.

Pada studium generale tersebut, hadir secara luring Ketua Pengurus Yayasan Uninus KH Hasan Nuri Hidayatullah, Wakil Ketua Ediana Syamsuddin, SP, Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pembina Uninus Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si, turut hadir tamu undangan Assoc. Prof. Munawar Fuad Noeh, M.A, Ph.D, (IKAL Lemhannas RI), Dr. H. Roziqin (Baznas Kota Bandung), para warek, dekan, dan mahasiswa. Tak kurang dari 850 Peserta turut hadir secara daring melalui aplikasi Zoom. (AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search