skip to Main Content
Kampanye #KesempatanKedua Untuk Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Kurang Dukungan

Kampanye #KesempatanKedua untuk Anak yang Bermasalah dengan Hukum Kurang Dukungan

Bandung, Uninus.ac.id
Kampanye #KesempatanKedua untuk Anak yang Bermasalah dengan Hukum yang dilaksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Komunitas Bahasan dan Diskusi (KBD) yang ada pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus) masih kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Padahal kampanye melalui aplikasi campaign #ForChange tersebut diluncurkan pada 19 Januari 2022 lalu. Namun, hingga Kamis 3 Februari 2022, supporter kampanye tersebut mendapat dukungan 45 orang dengan 120 action.

Meski demikian, founder @kesempatan_kedua.id Dandi Ditia Saputra masih optimis dukungan akan terus bertambah. Pasalnya ia akan melakukan beberapa upaya agar dukungan terus bertambah mengingat pentingnya kampanye tersebut.

Dandi kemudian mengurai beberapa penyebab kurangnya dukungan terhadap kampanye tersebut. Pertama, ia mengakui masih kurangnya publikasi kampanye tersbut, serta sedikitnya media partner yang biasa digandeng.

“Selama ini sosialisasi untuk kampanye masih mengandalkan pertemenanan. Di samping itu, orang perlu beberapa menit untuk turut serta dalam kampanye tersebut melalui aplikasi campaign #ForChange,” katanya di kampus Uninus Jalan Soekarno Hatta No 530, Kota Bandung, Kamis (3/2/2022).

Kedua, lanjut mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Uninus ini, perhatian orang terhadap isu anak yang bermasalah dengan hukum masih sangat minim. Padahal isu ini berkaitan dengan orang dewasa juga karena urusan anak mesti berkaitan dengan orang tua. Di samping itu pada perkembangannya, anak juga akan menjadi dewasa sehingga kalau tidak selesai urusannya pada masa kanak-kanak akan merepotkan dirinya dan orang lain pada saat dia dewasa.

“Saat ini dalam kasus anak yang bermasalaah dengan hukum yang melibatkan anak yang lain sebagai korban, orang-orang dewasa masih lebih perhatian kepada korban, bukan kepada pelaku,” katanya.

Dandi menegaskan, kampanye ini bukan untuk mendukung atau membela perilaku seorang anak yang bermasalah dengan hukum, melainkan kedua-duanya harus menjadi perhatian bersama.

“Karena kami menilai bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, terutama pelaku, itu merupakan korban juga. Mereka adalah korban dari keluarga, lingkungan yang di dalamnya bisa jadi melibatkan orang dewasa juga,” tegasnya. “Jika dibiarkan dan tanpa penanganan yang tepat, akan banyak lagi permasalahan yang juga akan menjadi permasalah orang dewasa,”tambahnya.

Lead Program Kesempatan Kedua Esa Muhamamd Galih menambahkan, saat ini penanganan untuk anak yang berkonflik dengan hukum masih kurang tepat.

“Sistem yang membuat peradilan untuk anak pun saat ini tidak mendukung anak yang berkonflik dengan hukum menjadi lebih baik. Anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” katanya.

Meskipun namanya LPKA, kata Esa, tapi masyarakat umum selalu menyebutnya penjara. Sementara kata penjara memiliki kesan yang buruk bagi masyarakat.

“Anak berkonflik dengan hukum dan harus menjalani hidup di LPKA, mereka akan disebut masyarakat umum sebagai dipenjara. Anak-anak itu kemudian mendapat stereotip negatif dan ini sangat melekat. Stereotip itu malah menjadi hukuman yang lebih berat daripada penjara yang akan mengganggu masa depan anak.

Dampak selanjutnya, adalah anak-anak binaan LPKA memiliki ketakutan untuk kembali ke dalam masyarakat, begitu pula dengan masyarakat yang memiliki ketakutan untuk menerima mereka kembali. Jika itu dibiarkan, akan memunculkan diskriminasi di dalam masyarakat terhadap anak-anak yang telah menjalani masa hukuman di LPKA.

“Di sinilah arti pentingnya kampanye Hentikan Menstigma Anak yang Telah Menjalani Masa Hukuman di LPKA Dengan Memberikan #KesempatanKedua,” pungkas mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Uninus ini. (AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top
×Close search
Search