skip to Main Content
Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi RI Jajaki Sejumlah Kerja Sama Dengan Uninus

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI Jajaki Sejumlah Kerja Sama dengan Uninus

Bandung, Uninus.ac.id
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia menjajaki kerja sama dengan Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. Penjajakan brelangsung pada pertemuan antara Humas Kementerian Desa dengan Pimpinan Uninus yang berlangsung di Gedung Rektorat, Jalan Soekarno Hatta, No 530, Kota Bandung, 15 Desember lalu.

Dari Kementerian Desa diwakili Pranata Humas Ahli Muda Perpetua Windhy Harmonie, Analis Kerjasama Luar Negeri Bintang Septianingtyas, Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Sri Wahyuni, PPNPN Biro Hubungan Masyarakat Prihatin Budhi Utami, PPNPN Biro Hubungan Masyarakat Siti Nuyeti, PPNPN Biro Keuangan dan BMN Putri Mutiara Belinda.

Sementara dari Uninus dihadiri langsung Rektor Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S., didampingi didampingi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Dr. H. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H., Ketua dan Sekretatis LPPM Uninus Dr. Ahmad Khori, M.Pd.I, M.M.Pd., dan Hamdan Hidayat, M.Pd.

Warek menjelaskan kehadiran kementerian Desa yang didampingi salah seorang dosen Uninus, Ahmad Rifandi tersebut menjelaskan tentang rencana kerja sama di antaranya dalam Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Perguruan Tinggi Desa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa, serta kebijakan publik.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengadakan FGD bersama Kementerian Desa untuk memaparkan program-program yang mungkin bisa dikolaborasikan,” katanya.

“Uninus ini merupakan universitas ke-6 di Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendes dalam bidang itu. Ada UGM, Universitas Pattimura, dan lain-lain,” katanya.

Ketua LPPM Uninus Ahmad Khori menambahkan, sepertinya Kementerian Desa tengah melakukan pendekatan ke Perguruan Tinggi Swasta untuk melakukan kerja sama. Pasalnya selama ini kerja sama lebih sering dilakukan dengan perguruan tinggi negeri.

Kedua, kata dia, Kementerian Desa ingin mengetahui potensi yang ada di PTS, khususnya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masayarakat, misalnya dalam setting pengelolaan KKN.

“Kami menjelaskan kepada mereka bahwa LPPM pernah berjejaring dengan Pemerinta Provinsi Jawa Barat melalui KKN Tematik untuk menjalankan program yang bisa dirasakan oleh masyarkat baik tataran desa maupun home industry,” katanya.

Kita juga mengutarakan pendampingan mandiri kepada masyarakat dengan melakukan pendataaan dan klasteriasi. Misalnya klaster kelayakan rumah penduduk kalangan menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah.

“Uji samplingnya salah satunya sebagai contoh adalah mendata keluarga yang rumahnya belum berlantai keramik atau masih tanah sebagai klasifikasi,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, LPPM juga pernah menyerap program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memunculkan wirausahaan baru, sebanyak 10 ribu orang per tahun. Tak hanya itu, LPPM berkecimpung untuk mengadakan pembinaan posdaya atau pos pemberdayaan masyarakat desa sehingga kita tiap tahun juga mengirimkan usaha-usaha baru di desa.

“Langkah riilnya secepatnya akan ditindaklanjuti dengan MoU dan MoA oleh Warek II,” katanya.

Ahmad Khori berharap penjajakan tersebut bisa terlaksana karena ada 2 dharma perguruan tinggi yang sekaligus bisa terlaksana yaitu penelitian dan pengabdian.

“Mudah-mudahan di 2002 bisa terakomodasi oleh mereka sehingga geliat para dosen untuk meneliti dan mengabdi itu meningkat,” harapnya. (AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top
×Close search
Search