skip to Main Content
Pemerintah Putuskan Perpanjang Masa Pembelajaran Daring

Pemerintah Putuskan Perpanjang Masa Pembelajaran Daring

Jakarta, NU Online

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memperpanjang masa pembelajaran daring bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Kebijakan ini diputuskan setelah berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait di pemerintahan.


Keputusan ini dituangkan pemerintah dalam Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Keputusan ini diambil atas persetujuan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendikbud RI, Kemeterian Agama, Kemendagri, Kementerian Kesehatan RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi X DPR RI dan Satgas Covid-19.


Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, untuk semester genap tahun 2020/2021, 94 persen peserta didik tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka. Seluruh tenaga pendidik dan murid diminta untuk memaksimalkan pembelajaran dari rumah.


Nadiem menambahkan, 94 persen siswa yang tidak diperkenankan pembelajaran tatap muka merupakan sekolah-sekolah yang berada di zona merah, oranye dan kuning (429 kabupaten/kota). Sedangkan khusus sekolah yang berada di zona hijau yakni 6 persen peserta didik di 85 kabupaten/kota diperbolehkan belajar tatap muka.


“Yang 6 persen yaitu yang di zona hijau itulah yang kami perbolehkan Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat,” kata Mendikbud Nadiem Makarim saat memberikan keterangan pers dalam kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).


Menurut Nadiem, alasan perpanjangan pembelajaran dari rumah ini karena masih terdapat risiko penyebaran Covid-19. Sementara kriteria khusus untuk daerah yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka yakni mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat serta lembaga tersebut sudah memenuhi ceklis persiapan tatap muka.


“Satu lagi persyaratan yang harus dipenuhi, orang tua murid pun harus setuju untuk anaknya pergi ke sekolah. Jadinya, misalnya sekolah itu zona hijau Pemda mengizinkan, dan satuan pendidikan sudah memenuhi ceklisnya, sekolahnya boleh mulai tatap muka, tetapi tidak boleh memaksa orang tua yang murid tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena belum cukup merasa aman,” tuturnya.


Nadiem menerangkan, lembaga pendidikan yang bisa melakukan tatap muka tergantung zona Covid-19, apakah sudah menunjukkan angka risiko yang kecil atau masih tinggi.


Meski beberapa sekolah di zona hijau diperbolehkan belajar tatap muka, tetapi pembukaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkatan satuan pendidikannya. Khusus bulan ini, katanya, SD belum bisa dimulai pembelajaran tatap muka. Harus menunggu dua bulan ke depan.

 

“Jadinya paling awal level SMP ke atas,” ujarnya.


Penyampaian keputusan bersama ini dihadiri langsung Menkes RI Terawan Putranto, Ketua Komisi X DPR RI, Samsul Huda, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamarudin Amin, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo serta Deputi Pendidikan dan Agama PMK Prof Agus Sartono.


Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Muhammad Faizin


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search