skip to Main Content
Rektor Perempuan Masih Terhitung Jari, PMA 68/2015 Perlu Direvisi

Rektor Perempuan Masih Terhitung Jari, PMA 68/2015 Perlu Direvisi

Bogor, NU Online

Ada yang menarik dalam satu sesi diskusi panel pada International Symposium on Religious Life (ISRL) 2020 yang dihelat Balitbang Diklat Kemenag RI kemarin. Pasalnya, Nina Nurmila, seorang panelis, mengatakan perlunya revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015. Gegara PMA itu, jumlah rektor perempuan baru dapat dihitung dengan jari.


Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mengatakan, PMA 68/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan itu dalam salah satu pasalnya masih menuai polemik. Khususnya pada Pasal 3.

 

“Jadi, saya mengkritisi kepemimpinan PTKIN yang didominasi oleh lelaki. Sementara sekarang banyak dosen-dosen perempuan yang jadi profesor,” kata Nina Nurmila kepada NU Online usai penutupan ISRL yang dihelat di Cisarua Bogor, Kamis (5/11) kemarin.


Menurut dia, rektor perempuan PTKIN sekarang baru tujuh orang. Meski masih minim, ia melihatnya merupakan kemajuan yang perlu ditingkatkan. Karena secara SDGs, UN Woman menargetkan 50% kepemimpinan perempuan pada 2030. “Sekarang sudah 2020. Sisa 10 tahun lagi untuk mengejar ketertinggalan kepemimpinan perempuan itu,” tutur Nina.


Saat ditanya butuh berapa rektor perempuan lagi, Nina mengatakan untuk 58 PTKIN sekarang ini, maka pada 2030 harusnya memiliki 28 rektor. “Sekarang kita baru tujuh. Baru 12%. Jadi masih jauh,” tandas Komisioner purnabakti Komnas Perempuan ini.


Dalam diskusi panel tersebut, ia mempresentasikan makalah berjudul Woman Leadership in Islamic High Education (Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan Tinggi Islam). Menurut dia, kepemimpinan perempuan memang berbeda dengan lelaki. Untuk kepemimpinan perempuan masih ada kendala.


“Selama ini, di kampus yang diberikan posisi strategis hanya lelaki sehingga perempuan kesulitan memenuhi syarat, misalnya, minimum dua tahun menjabat sebagai ketua prodi,” ujar Doktor jebolan The University of Melbourne Australia ini.


“Padahal kapabilitas perempuan juga banyak yang mantap. Bisa sama, bahkan lebih. Sayangnya, ada juga yang kurang percaya diri. Nah, saya menganjurkan supaya Kementerian Agama mengubah PMA 68/2015 itu dari gender neutral kepada afirmative policy untuk menggenjot jumlah rektor perempuan,” sambungnya.


Soal perubahan dari netral ke afirmasi, Nina mengaku telah memiliki tawaran lengkap. Ada tiga tawaran yang langsung ia masukkan dalam draft di Pasal 3. Menurut dia, harusnya pasal itu diubah dari gender netral kepada afirmasi.


“Perlu ada tambahan ‘terutama perempuan’. Misal, bahwa kualifikasi calon rektor minimum menjabat dua tahun kecuali perempuan. Jadi, perempuan dikecualikan. Klausul awalnya mewajibkan semua calon rektor harus menjabat minimal dua tahun serendah-rendahnya ketua prodi. Jadi, perempuan dikecualikan karena banyak yang tidak bisa memenuhi,” paparnya.


Pada klausul terakhir, lanjut dia, Pasal 3 Ayat 10 dengan representasi perempuan minimum 50% dari semua calon rektor yang ada. “Jadi, kalau ada calon rektor lelaki 10, harus ada 5 calon perempuan. Kuota 50% untuk perempuan. Itu mendorong perempuan untuk berkarir. Ternyata ada ruang untuk perempuan, ayo kita gunakan. Kayak gitu,” ujarnya penuh semangat.


Menurut Nina, kebijakan tersebut bisa menggugurkan dominasi lelaki. Jika misalnya Kemenag berat dengan 50% minimum, bisa mulai dengan 30. “Dengan 30%, misalnya ada 7 calon lelaki, berarti di dalamnya minimal ada 3 perempuan. Misal hanya satu perempuan, maka lelaki yang bisa maju cuma 3. Nah, total calonnya 4 orang,” tegasnya.

ISRL digelar reguler

Terkait gelaran ISRL 2020 yang dihelat Balitbang Diklat Kemenag RI, Nina mengatakan,  perlu digelar secara reguler. Sebab, melalui kegiatan ini para peserta bisa memperbarui hasil penelitian terbaru di bidang kehidupan keagamaan.


“Buat saya, ISRL memang harus diadakan secara reguler. Karena ini pertama kita bisa meng-update riset-riset terbaru di bidang religius life. Kedua, ini merupakan sarana networking (berjejaring),” kata Nina.


 “Saya kalau menulis selalu di-driven ataupun didorong oleh konferensi-konferensi semacam ini. Karena adanya konferensi pertama-tama ada Call for Paper, ada tema-tema yang sudah ditentukan,” sambung alumnus Pascasarjana Murdoch University Australia ini.


Kemudian, lanjut dia, ada guide lain atau template yang diberikan. Kemudian ada deadline sehingga para peserta mengikuti apa yang diinginkan oleh konferensi. Dengan adanya deadline kita akan segera menulis.


Nina menambahkan, setelah menulis lalu para peserta bertemu dalam konferensi sebagai celebrating the results of our strugle (merayakan hasil perjuangan kita). “Saya saya support sekali dan senang dengan difasilitasinya pertemuan semacam ini,” ujar Nina bangga.


Mengenai isu yang muncul di forum ISRL, Nina menilai diskusinya sangat bagus karena membincang beragam isu. Misalnya, soal gender yang selama ini ia tekuni. “Kami diberi ruang untuk presentasi tentang Woman and Religius, Woman Leadership. Kemudian isu-isu sekarang seperti islamic populism di mana kekuatan mayoritas menjadi hegemonik kepada minoritas,” tuturnya.


Perempuan yang gemar membaca ini juga mengapresiasi adanya display jurnal, buku, dan majalah yang kesemuanya dibagikan secara gratis. “Itu kan mutual ya. Kita datang itu intelectually and everything kita dapat,” ujar Nina seraya tersenyum.


ISRL yang diinisiasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kemenag ini dihadiri para narasumber dari dalam negeri dan mancanegara. Agenda dua tahunan ini dijadwalkan selama empat hari, Senin-Kamis, 2-5 November 2020 di Bogor, Jawa Barat.


Pewarta: Musthofa Asrori

Editor: Kendi Setiawan

 


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search